DIALEKSIS.COM | Jakarta - Redaksi Dialeksis merangkum hasil pemantauan berbagai media untuk mengevaluasi kinerja Teuku Riefky Harsya selama menjabat Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI sejak 21 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2025. Metode melakukan tabulasi data dari berbagai media dan sosial media selama rentang waktu satu tahun. Selanjutnya di cermati dan di analisis oleh redaksi Dialeksis untuk kemudian disajikan dalam bentuk informasi berita kepada pembaca setia Dialekers.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof Didin mengungkapkan selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, big push yang berfokus pada pembangunan infrastruktur itu meninggalkan rakyat. Sementara pada zaman Prabowo Subianto, walaupun mengusung ekonomi rakyat, belum menyelesaikan permasalahan yang ada.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Bupati Aceh Besar, Syeh Muharram, mengukuhkan komitmen pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya dengan membentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Langkah ini disampaikan saat pertemuan dengan Staf Khusus Menteri Ekonomi Kreatif (KemenEkraf), Rian Firmansyah, akrab disapa Rian Syaf, di Kantor Bupati Aceh Besar, Rabu (25/3).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Musyawarah itu dilaksanakan sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan masyarakat di Kecamatan Pulo Aceh. Musrenbang yang bertema "Memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan Infrastruktur yang terintegrasi” berlangsung di Gedung Serba Guna Penginapan BPKS UPT Gampong Lampuyang, Pulo Breuh Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Senin (17/2/2025).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bersama Intelektual Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mengapresiasi visi dan misi ekonomi yang diusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah. Dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis, Sabtu (28/09/2024), Nur menyoroti beberapa poin kunci dari program yang ditawarkan.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Deputi II Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Tgk. Amni menyampaikan, hingga saat ini tanah yang diberikan untuk Kombatan GAM, Tapol-Napol, dan korban konflik belum ada program pemberdayaan sama sekali.